Rabu, 19 November 2025

Murianews, Jakarta – Perum Bulog telah mengimpor sebanyak 2,5 juta ton beras dari Thailand dan Vietnam. Selain melalui pengadaan impor, pemerintah juga menyerap gabah dari panen lokal untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual pada Senin (29/7/2024).

Epi menambahkan, hingga saat ini, Bulog telah menyerap sebanyak 768.716 ton beras dari panen lokal.

”Realisasi pengadaan dalam negeri hingga 27 Juli 2024 mencapai 768.716 ton, yang terdiri dari realisasi CBP sebesar 613.724 ton dan realisasi beras komersial sebanyak 154.992 ton. Sementara itu, realisasi impor per hari ini sudah mencapai 2.565.596 ton,” ujar Epi dikutip dari Kompas.com.

Beras impor ini telah disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program beras SPHP dan penyaluran Bantuan Pangan.

Epi menambahkan, total stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini mencapai 1.612.602 ton, yang terdiri dari stok CBP sebanyak 1.533.594 ton dan stok komersial sebanyak 78.467 ton.

Untuk program bantuan pangan tahap III, Bulog menargetkan akan menyalurkan bantuan pangan pada tanggal 1 Agustus 2024 kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hal ini menyusul diterbitkannya surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 165/TS.03.03/K/06/2024 pada tanggal 7 Juni 2024, yang menginstruksikan penyaluran bantuan pangan untuk tiga bulan ke depan, yaitu Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

”Dengan penugasan dari Kepala Bapanas, kami diminta untuk menyalurkan bantuan pangan tahap ketiga untuk alokasi Agustus, Oktober, dan Desember. Kami menargetkan penyaluran bantuan pangan ini bisa dimulai pada 1 Agustus 2024,” kata Epi.

Sebanyak 22 juta KPM akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per KPM per bulan. Program Bantuan Pangan Beras ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Komentar