Kementerian PU Puasa, Anggarannya Dipangkas hingga Rp 81 Triliun

Murianews, Jakarta – Imbas yang paling terasa dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo saat ini adalah kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU).

Anggaran yang semula mencapai Rp 110,95 triliun, kini hanya tersisa Rp 29,57 triliun lantaran dipangkas hingga Rp 81,38 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemangkasan anggaran ini berdampak pada perubahan pola kerja di kementeriannya.

Setidaknya ada 10 langkah yang diambil untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi ini, di antaranya adalah pembatalan proyek-proyek baru dan optimalisasi alat berat yang sudah ada.

”Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujar Dody dikutip dari Detik.com, Jumat (7/2/2025).

Selain itu, dana tanggap darurat akan dikelola lebih efektif, perjalanan dinas dibatasi, serta penggunaan alat tulis kantor dikurangi guna mewujudkan konsep paperless office.

Dody juga menegaskan, kegiatan seremonial akan dihilangkan, sementara rapat kerja dan koordinasi lebih banyak dilakukan secara daring.

Jadi Sorotan...

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari Komisi V DPR RI. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemangkasan anggaran sebesar itu.

”Kalau saya ditanya setuju atau tidak dengan anggaran Kementerian PU yang hanya Rp 29 triliun, 1.000% saya bilang tidak setuju. Tapi ini bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” ujar Lasarus.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, juga menyoroti dampak dari pengurangan anggaran ini terhadap program infrastruktur dan ketahanan pangan.

Ia menyebut bahwa rehabilitasi jaringan irigasi yang sebelumnya luas kini hanya mencakup 16 ribu hektare.

”Pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air hanya Rp 10,7 triliun, sementara kita bicara ketahanan pangan,” kata Adian.

Menurutnya, dengan anggaran yang tersisa, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah akan sulit terealisasi.

Ia pun menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat jika program pembangunan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana.

”Kalau begini, teman-teman di DPR harus rela tidak melakukan apa-apa. Kita semua berisiko dicap tidak mampu memenuhi janji-janji kepada rakyat,” tutup Adian.