Murianews, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merealisasikan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pusat dan pensiunan dengan total nilai Rp 20,86 triliun per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (18/3/2025), Sri Mulyani merinci bahwa pembayaran THR untuk ASN pusat telah menjangkau 1.541.373 penerima dengan nilai Rp 9,36 triliun.

Pencairan ini mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, serta pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Dari total pencairan THR ASN pusat, alokasi dana diberikan kepada beberapa kelompok penerima dengan perincian sebagai berikut, PNS Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, PPPK Rp251,48 miliar untuk 65.836 pegawai.

Kemudian anggota Polri Rp1,64 triliun untuk 416.039 personel, prajurit TNI Rp2,02 triliun untuk 389.805 personel, PPNPN Rp333,13 miliar untuk 101.545 pegawai.

Hingga Senin (17/3/2025) sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84 persen dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran THR.

Selain ASN aktif, pemerintah juga telah mencairkan THR untuk pensiunan dengan total nilai Rp11,5 triliun. Dana ini diberikan kepada 3.558.716 pensiunan, atau sekitar 97,66 persen dari target penerima.

Pembayaran dilakukan melalui dua lembaga, yakni PT Taspen sebesar Rp10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan dan PT Asabri Rp1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan.

Tingkatkan daya beli...

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pencairan THR ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi menjelang perayaan Idulfitri.

Pemerintah juga terus memastikan kelancaran distribusi THR agar dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para penerima.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN tahun 2025. Rincian kebutuhan anggaran tersebut mencakup Rp 17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Kemudian Rp 12,4 triliun dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk pensiunan dan penerima pensiun. Sebesar Rp 19,3 triliun untuk ASN daerah.