Pati Darurat Bencana Banjir, Pemkab Siapkan 16 Dapur Umum

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pati telah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul kondisi banjir di Bumi Mina Tani yang semakin melus.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 400.9.10.2/0041 Tahun 2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana terhitung mulai tanggal 10 Januari hingga 23 Januari 2026.

Status ini menjadi dasar hukum bagi seluruh perangkat daerah untuk bergerak lebih cepat, taktis, dan terorganisir dalam menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung hingga 23 Januari mendatang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Murianews.com, ada beberapa langkah perioritas yang akan dilakukan Pemkab Pati untuk mengatasi bencana tersebut.

”Percepatan penanganan di lapangan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, penguatan koordinasi lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih bantuan, serta memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.” Gterang Bupati pati Sudewo dalam keterangan tertulis, Minggu (18/1/2026).

Sudewo juga menekankan kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, serta relawan.

”Sebagai bagian dari langkah penguatan koordinasi, rapat koordinasi penanganan bencana telah dilaksanakan bersama Wakil Bupati, Forkopimda, Kepala OPD, dan seluruh camat guna menyamakan langkah, pembagian tugas, serta penanggung jawab lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal dan tidak tumpang tindih,” lanjutnya.

Fokus utama dalam masa tanggap darurat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

16 Dapur Umum...

Pemkab Pati mulai menyiagakan 16 titik dapur umum yang dikelola melalui kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk PMI dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Selain pemenuhan logistik dan bahan pangan, layanan kesehatan bagi kelompok rentan juga diperketat melalui jejaring Puskesmas. Langkah-langkah sanitasi lingkungan pascabanjir pun mulai disiapkan.

”Pendistribusian bahan pangan, layanan pemeriksaan kesehatan bagi kelompok rentan melalui jejaring Puskesmas, penyediaan air bersih, penyemprotan lumpur pascabanjir, serta pengelolaan sampah guna menjaga kesehatan lingkungan,” terangnya.  

Dari sisi teknis, Bupati menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) untuk segera melakukan asesmen menyeluruh terhadap infrastruktur yang rusak. Penanganan darurat diprioritaskan pada perbaikan tanggul-tanggul yang jebol.