Pemerintah Pangkas Kuota BBM Subsidi di Tahun Anggaran 2026

Murianews, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menetapkan penurunan kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi untuk tahun anggaran 2026.

Penurunan paling signifikan terjadi pada jenis Pertalite yang mencapai lebih dari 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan, ketetapan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026).

”Kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) tahun 2026,” papar Wahyudi.

Wahyudi memaparkan kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi untuk 2026 sebesar 18.636.500 kilo liter (kl), turun 1,32 persen apabila dibandingkan dengan kuota solar subsidi tahun 2025 sebesar 18.885.000 kl.

Kemudian, kuota untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite pada 2026 sebesar 29.267.947 kl, turun 6,28 persen apabila dibandingkan dengan kuota Pertalite tahun 2025 sebesar 31.230.017 kl.

Berbeda dengan kedua BBM bersubsidi tersebut, untuk kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen dari 525 ribu kl pada 2025 menjadi 526 ribu kl pada 2026.

Penurunan kuota ini tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi BBM subsidi sepanjang tahun 2025.

Hemat anggaran...

BPH Migas mencatat telah berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 4,9 triliun melalui pengawasan penyaluran yang lebih ketat agar tepat sasaran.

Pada tahun 2025, realisasi penyaluran Pertalite hanya mencapai 28,06 juta kl atau sekitar 89,86 persen dari pagu yang ditetapkan. Penghematan dari sektor Pertalite ini menjadi penyumbang terbesar bagi kas negara.

Sementara itu, untuk Solar subsidi, realisasinya mencapai 97,49 persen dari kuota APBN 2025. Ketepatan sasaran ini membuat pemerintah mampu menghemat sekitar 473,6 ribu kl Solar atau setara dengan nilai Rp 2,11 triliun.

Adapun untuk minyak tanah, realisasi penyaluran tercatat sebesar 507,9 ribu kl, menyisakan efisiensi sekitar 17 ribu kl atau senilai Rp 0,12 triliun.