Kejagung Lakukan Pengembangan Korupsi BGN, SPPG Bakal Digeledah?

Murianews, Jakarta – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus bergerak melakukan safari penggeledahan di berbagai lokasi strategis.

Langkah ini merupakan rangkaian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026 yang menyeret eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, operasi pencarian barang bukti di lapangan tersebut saat ini masih terus berlanjut.

”Kalau perkembangan, kita tetap sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tempatnya di mana, nanti kami umumkan, tapi belum bisa kami sampaikan sekarang,” ungkap Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, dikutip dari Antara, Kamis (4/6/2026).

Syarief menegaskan, upaya sterilisasi dan penggeledahan tersebut dikonsentrasikan penuh guna mengumpulkan serta mengamankan berbagai dokumen krusial penunjang pembuktian perkara.

Rangkaian penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari tindakan hukum sebelumnya, di mana tim korps adhyaksa telah mengobrak-abrik kantor pusat BGN di Jakarta Pusat serta rumah kediaman pribadi milik tiga tersangka.

Selain membidik aset fisik dan dokumen, tim penyidik Jampidsus secara simultan juga maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya menyasar dari pihak eksternal selaku penyedia pengadaan barang dan jasa.

”Masih proses, baru satu hari ini,” ucap Syarief singkat.

Tiga tersangka...

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jajaran penyidik pidsus Kejagung telah menetapkan tiga mantan pejabat teras BGN sebagai tersangka utama dalam pusaran kasus korupsi tata kelola anggaran MBG ini.

Ketiga elite lembaga tersebut adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Dalam konstruksi perkara, ketiganya disinyalir kuat menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk sejumlah yayasan yang terindikasi terafiliasi secara melawan hukum untuk dijadikan mitra resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tidak hanya itu, komplotan mantan pimpinan ini juga diduga melabrak regulasi dalam proses pengadaan barang maupun jasa demi keuntungan sepihak.

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, para tersangka disangkakan melanggar aturan hukum berlapis, yakni Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.