KPK Ungkap Siasat Suap Rp 1,6 Miliar Demi Ubah Hasil Audit BPK

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar adanya skandal permintaan uang pelicin sebesar Rp 1,6 miliar.

Aliran dana haram tersebut ditujukan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim tahun anggaran 2025.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, kongkalikong ini terendus dari komunikasi pihak swasta bernama Augusz Dewanggara alias Angga.

Ia melayangkan nominal tersebut kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani, dalam sebuah pertemuan tertutup.

”Dalam negosiasi tersebut, ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG, yaitu sekitar Rp 1,6 miliar,” ungkap Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Taufik membeberkan, dalam proses negosiasi tersebut Angga memberikan siasat busuk agar Abi menarik anggaran dari jatah proyek kedinasan.

Ia menyarankan agar uang Rp 1,6 miliar itu diambil dengan memotong satu persen dari pagu anggaran proyek infrastruktur atau dua persen dari pagu anggaran pengadaan di Pemkab Muara Enim.

Siasat tersebut akhirnya disetujui. Kedua belah pihak mengunci kesepakatan nominal imbalan demi memutihkan atau mengubah catatan miring hasil audit BPK perwakilan Sumatera Selatan.

Laporan keuangan...

Skandal pengkondisian laporan keuangan ini ternyata tidak berjalan mandiri, melainkan atas perintah langsung secara berjenjang dari Edison saat masih aktif menjabat sebagai Bupati Muara Enim.

Edison awalnya memerintahkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muara Enim, Rusdi Hairullah, yang kemudian meneruskan perintah tersebut kepada Abi untuk mengeksekusi pengurusan di lapangan.