Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, Jawa Tengah, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini merupakan penghargaan WTP yang kedelapan kalinya bagi Pemkab Rembang dan menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang baik di tahun 2025.
Penghargaan WTP diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah pada Kamis (11/6/2026). Bupati Rembang Harno hadir langsung dalam kesempatan itu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrudin dan Kepala Inspektorat Imung Tri Wijyanati dan Ketua DPRD Abdul Rouf.
Sekda Rembang Fahrudin menyatakan, penghargaan ke-8 berturut-turut ini menjadi bukti mutu laporan keuangan yang dilakukan yang baik oleh Pemkab Rembang. Artinya tidak ada dampak kerugian negara dalam pengelolaan keuangan daerah.
Atas penghargaan WTP ini, Pemkab Rembang berpotensi menerima apresiasi keuangan dari pemerintah pusat, berupa insentif pajak.
”WTP menjadi salah satu syarat daerah untuk mendapatkan dana insentif pajak dari pusat. Namun, kami perlu kerja keras lagi untuk mewujudkan syarat-syarat lainnya,” ujarnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.
Untuk mendapatkan dana insentif pajak ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Meliputi WTP, kemampuan daerah mengendalikan inflasi.
Selain itu, syarat lainnya yaitu pemerintah daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan juga stunting anak, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
