58 Tahun Menanti, Gereja di Jepara Akhirnya Peroleh Sertifikat
Faqih Mansur Hidayat
Sabtu, 16 Desember 2023 18:41:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jepara – Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan dua belas sertifikat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, salah satunya untuk gereja, Sabtu (16/12/2023) sore.
Enam di antaranya sertifikat untuk Gereja Injili di Tanah Jawi (GITJ) yang sudah puluhan tahun tak memegang sertifikat.
Lima GITJ tersebut berlokasi di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo. Sebelumnya, gereja-gereja tersebut sudah bertahun-tahun tak memiliki sertifikat. Bahkan, ada salah satu gereja yang sudah sejak tahun 1965, baru kali ini memperoleh sertifikat.
Pendeta Sakeyus mengatakan, pengurusan sertifikat gereja sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Namun hasilnya selalu nihil.
”Saat itu gagal karena ada keterbatasan (Askes). Karena tidak tahu cara-caranya,” kata Sakeyus.
Namun setelah mengetahui ada program pemerintah berupa sertifikat produk pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Sakeyus kembali mengurus sertifikat gereja. Sejumlah gereja lainnya juga turut mengurus.
”Setelah tahu prosedurnya tidak sulit, langsung kami urus. Prosesnya hanya enam bulan. Sekarang sudah jadi,” ujar Sakeyus.
Selain gereja, Raja Juli Antoni juga menyerahkan sertifikat kepada sejumlah pihak. Antara lain Pesantren, Nahdlatul Ulama, Madrasah, Musala dan tempat ibadah lainnya.
Antoni menyampaikan, program PTSL merupakan salah satu program utama Presiden Joko Widodo. Di mana presiden menginginkan semua bidang tanah di Indonesia harus disertifikasi.
”Kemudian dicanangkan gerakan nasional sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf. Yang dilakukan tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali,” jelas Antoni di Kantor ATR/BPN Kabupaten Jepara.
Diketahui, persoalan pendirian gereja di sejumlah tempat di Bumi Kartini kerap menimbulkan masalah bahkan konflik horizontal. Menurut Antoni, jika bangunan tempat ibadah telah memiliki syarat administrasi jelas dan lengkap, mestinya tidak akan sulit mengurus sertifikat.
Antoni meminta partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi tanah rumah ibadah mana yang belum disertifikasi. Kemudian, nantinya bisa langsung dipasang tanda batas atau patok.
”Nanti dilaporkan ke kami, insyaallah, media sosial saya juga buka 24 jam. Bisa datang juga ke kantor,” pungkas Antoni.
Editor: Cholis Anwar
