Pengusaha Tak Taat Pajak, Pj Bupati Jepara Ancam Cabut Izin Usaha

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah hotel, resto dan rumah makan, Selasa (28/5/2024). Sidak ini dalam rangka untuk mengingatkan mereka yang tak taat pajak.

Ada delapan tempat yang disidak. Yaitu Rumah Makan (RM) H Ismun 6, Ayam Geprek Sa’i, Rocket Chicken Jepara, Yamyam Resto, Hotel Ono Joglo, JnJ Cafe, Cafe Mineta dan Noms Kopi Pengkol.

Pelanggaran pajak para pengusaha tersebut beragam. Seperti tidak membayar pajak selama dua tahun terakhir, tidak memasang tapping box atau alat pencatat transaksi, memasang tapping tapi tidak dikoneksikan dengan sistem Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara, hingga tidak mau membayar sama sekali.

RM H Ismun misalnya, pemiliknya memasang tapping box, tapi tidak mengoneksikannya dengan sistem BPKAD. Pengusaha pun tidak mau membayar pajak kepada pemerintah daerah. Bahkan, pemilk rumah makan itu memasang tulisan berisi perintah kepada pembeli untuk membayar pajak sendiri dengan memasukkan uang ke kotak yang sudah disediakan. Padahal, oleh BPKAD itu pelanggaran.

Sementara di Ayam Geprek Sa’i, pemilik tidak memasang tapping box sesuai aturan. Dari beberapa alat transaksi yang dimiliki, hanya satu yang dikoneksikan dengan sistem BPKAD. Sehingga pembayaran pajaknya tidak sesuai.

Yang lebih parah yaitu Noms Kopi Pengkol. Tempat nongkrong yang sering ramai pengunjung itu tidak pernah membayar pajak.

“(Sidak) Ini atas arahan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bahwa kita harus, memantau bagi wajib pajak yang belum membayar pajak,” kata Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta.

Kepada tempat-tempat yang disidak itu, Edy meminta kepada pengusaha agar segera membayar tunggakan pajak. Tempat wajib pajak itu juga dipasangi pamflet dan sepanduk ”WP (Wajib Pajak) Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah” di pintu masuk.

Edy menyebutkan, pajak hotel untuk tahun 2024 ini ditarget Rp 6,5 miliar. Namun sampai saat ini baru terkumpul sekitar Rp 1,3 miliar. Sedangkan untuk pajak resto ditarget Rp 3 miliar, baru tercapai Rp 2 miliar.

Pihaknya menjelaskan, pajak dan retribusi itu dikembalikan untuk pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya. Sehingga diharapkan wajib pajak tidak nakal dengan menunggak terus menerus.

”Sanksi 3 kali (menunggak) berturut-turut kita peringatkan. Kalau masih bandel kita cabut izin usahanya,” tegas dia.

Editor: Dani Agus