Ditambahkan Arif, sumber air di Legon Lele mestinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan sistem Pamsimas. Tahun lalu, pihaknya sudah bersurat hasil musyawarah desa ke Pemkab Jepara.
Surat tersebut berisi keinginan masyarakat Desa Karimunjawa meminta agar sumber air yang dikelola PDAM Jepara dikembalikan kepada masyarakat. Sumber air itu diinginkan bisa kembali dikelola secara swadaya melalui Pamsimas.
“Tapi sampai sekarang surat itu tidak ada jawaban,” ungkap Arif.
Sekitar delapan tahun lalu, pengelolaan Pamsimas Desa Karimunjawa dilimpahkan ke PDAM Jepara. Dengan alasan PDAM Jepara menawarkan pengelolaan yang lebih profesional. Namun nyatanya hal itu dinilai tidak terwujud saat ini.
Sementara itu, Aji Asmoro, Kepala Bagian Perencanaan PDAM Jepara, mengaku PDAM Jepara tak bisa berbuat banyak menghadapi krisis air bersih yang terjadi saat ini. Sejauh ini, PDAM Jepara hanya mengandalkan air baku dari Legon Lele dan Legon Gobrak.
Pihaknya menyebutkan, setiap bulan September-Desember, debit air baku di sana selalu berkurang drastis. Di sisi lain, karena wiayah itu masuk dalam taman nasional, maka PDAM tidak boleh membuat sumur bor. Sedangkan rencana pembuatan embung juga sampai saat ini belum terealisasi.
“Setiap musim kemarau pasti kekurangan,” ujar Aji.
Murianews, Jepara – Krisis air bersih yang terjadi di Desa Karimunjawa masih terus berlangsung. Situasi ini menimbulkan kekecewaan warga terhadap pelayanan Perumda Tirta Jungporo atau PDAM Jepara.
Petinggi Desa Karimunjawa, Arif Setiawan mengatakan, sejak sebulan lalu warganya krisis air bersih. Beruntung, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (BPBD Jepara) sudah rutin mendistribusikan air bersih.
“Alhamdulillah sekarang sudah dikover BPBD,” kata Arif kepada Murianews.com, Kamis (10/10/2024).
Selama delapan tahun terakhir, mayoritas warga Desa Karimunjawa mengandalkan aliran dari Legon Lele. Sumber mata air itu dikelola oleh PDAM Jepara.
Berdasarkan data PDAM Jepara, ada 688 warga yang menjadi pelanggan. Meliputi wilayah Dusun Legon Lele dan Legon Gobrak.
Dalam kondisi normal, kapasitas air di sumber Legon Lele mencapai 7,5 liter per detik. Namun saat musim kemarau ini, debit airnya hanya 2,7 liter per detik.
Arif menyatakan kekecewaan warga terhadap pelayanan PDAM Jepara muncul karena beberapa hal. Diceritakannya, sebelum dikelola oleh PDAM Jepara, sumber air di Legon Lele dikelola secara swadaya melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas Desa).
Setelah diambil alih PDAM Jepara, warga Desa Karimunjawa tidak melihat ada kemajuan nyata. Karena wilayah itu masuk dalam taman nasional, maka sumber air tidak boleh dikomersilkan.
Sejauh ini, PDAM Jepara juga tidak pernah mengubah apapun di sumber air Legon Lele. Misalnya, instalasi masih sama ketika masih dikelola Pamsimas. PDAM Jepara dalam pendistribusiannya juga masih tetap menggunakan gravitasi air.
“Mestinya kalau profesional, misalnya saat kekeringan seperti ini, PDAM Jepara bisa mendatangkan mesin pendorong. Supaya air tetap bisa mengalir lancar. Nyatanya tidak ada. Jadi dimana profesionalnya,” ucap Arif.
Mestinya Bisa Dikelola Masyaakat sendiri.....
Ditambahkan Arif, sumber air di Legon Lele mestinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan sistem Pamsimas. Tahun lalu, pihaknya sudah bersurat hasil musyawarah desa ke Pemkab Jepara.
Surat tersebut berisi keinginan masyarakat Desa Karimunjawa meminta agar sumber air yang dikelola PDAM Jepara dikembalikan kepada masyarakat. Sumber air itu diinginkan bisa kembali dikelola secara swadaya melalui Pamsimas.
“Tapi sampai sekarang surat itu tidak ada jawaban,” ungkap Arif.
Sekitar delapan tahun lalu, pengelolaan Pamsimas Desa Karimunjawa dilimpahkan ke PDAM Jepara. Dengan alasan PDAM Jepara menawarkan pengelolaan yang lebih profesional. Namun nyatanya hal itu dinilai tidak terwujud saat ini.
Sementara itu, Aji Asmoro, Kepala Bagian Perencanaan PDAM Jepara, mengaku PDAM Jepara tak bisa berbuat banyak menghadapi krisis air bersih yang terjadi saat ini. Sejauh ini, PDAM Jepara hanya mengandalkan air baku dari Legon Lele dan Legon Gobrak.
Pihaknya menyebutkan, setiap bulan September-Desember, debit air baku di sana selalu berkurang drastis. Di sisi lain, karena wiayah itu masuk dalam taman nasional, maka PDAM tidak boleh membuat sumur bor. Sedangkan rencana pembuatan embung juga sampai saat ini belum terealisasi.
“Setiap musim kemarau pasti kekurangan,” ujar Aji.
Editor: Budi Santoso
