UMK Jepara 2025 Ditetapkan, Jadi Kemenangan Para Buruh

Murianews, Jepara – Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sudah ditetapkan Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana (18/12/2024) malam. Surat Keputusan itu merupakan kemenangan para buruh.

Untuk UMK Jepara 2025, kenaikannya sebesar 6,5 persen dibandingkan tahun 2024. Dengan kenaikan itu, UMK Jepara 2025 angkanya menjadi Rp 2.610.224.

Sementara UMSK Jepara 2025, besarannya berdasarkan masing-masing sektor yang terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Rumusnya yaitu persentase setiap KBL ditambah dengan 6,5 persen.

Rinciannya, untuk KBLI 29300 (industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih) sebesar Rp 2.949.553.

Lalu KBLI 14111 (industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil sebesar Rp 2.871.246, KBLI 15121 (industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi), KBLI 15201 (industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari), dan KBLI 15202 (industri sepatu olahraga) sebesar Rp 2.871.246.

Sementara KBLI 12012 (industri rokok putih) dan KBLI 12019 (industri rokok lainnya) sebesar Rp 2.792.940.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya, Yopi Priyambudi sangat bersyukur dengan keputusan tersebut. Keputusan itu, baginya adalah kemenangan untuk perjuangan para buruh.

"Kami sangat bersyukur Pak Nana Sudjana mengabulkan dan merealisaikan usulan kami," kata Yopi, Kamis (19/12/2024).

Setelah ini... 

Setelah ini, Yopi berencana mengumpulkan anggota untuk menyusun langkah mengomunikasikan keputusan tersebut dengan perusahaan masing-masing. Sebab menurutnya, ada potensi perusahaan yang belum tentu akan menerapkan UMSK.

"Kita masih ada PR lagi untuk berunding dengan perusahaan," ujar Yopi.

Soal penerapan UMSK di perusahaan, lanjut Yopi, pihaknya tidak sertamerta akan meminta perusahaan menerapkannya sesuai dengan SK Gubernur tersebut. Tetapi kondisional.

Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau profitnya tidak begitu besar, maka besaran angka UMSK masih bisa dirundingkan.

"Kalau profitnya bagus ya, kami meminta UMSK sesuai SK Gubernur. Tapi kalau tidak baik atau kurang, ya ayo kita berunding. Kita kondisional. Asalkan ada keterbukaan atau transparansi dari pihak perusahaan soal profit itu," jelas Yopi.

Editor: Budi Santoso