Kawal Pembahasan UMK Jepara 2025, Buruh Gelar Aksi Malam Hari

Murianews, Jepara – Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menduduki Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah, pada Senin (16/12/2024) malam.

Aksi ini dilakukan untuk mengawal pembahasan upah minimum kabupaten atau UMK Jepara 2025 agar sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan.

Hingga saat ini, sekitar 300 buruh masih bertahan di kantor bupati. Sebagian berada di halaman Setda Jepara, sementara lainnya berada di luar pagar yang terkunci.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Jepara Raya, Yopi mengatakan, aksi ini dimulai sejak pagi dengan jumlah peserta yang masih terbatas. Namun, menjelang malam, pihaknya menginstruksikan seluruh anggota FSPMI untuk turun ke lokasi.

”Kami ingin memastikan Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, tidak mengingkari rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya,” ujar Yopi kepada Murianews.com.

Menurut Yopi, rekomendasi yang dimaksud mencakup kenaikan UMK Jepara 2025 sebesar 6,5 persen dan penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Berdasarkan rekomendasi tersebut, rincian usulan kenaikan UMSK di Jepara sektor 1 KBLI 29300 (Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih), kenaikan 13 persen, sehingga upah menjadi Rp 2.949.533 per bulan.

Sedangkan untuk sektor 2 berupa industri tekstil dan alas kaki, angkanya 10 persen. Sehingga upah buruh per bulan sebesar Rp 2.871.246.

Skema Upah...

Lalu untuk sektor 3 yaitu untuk industri rokok putih, angkanya 7 persen. Sehingga nilai upah per bulan sebesar Rp 2.792.940.

Yopi mengaku, siang tadi Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko sempat menemui perwakilan masa. Buruh diminta menanyakan kepada Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta.

Namun setelah bertanya lewat sambungan telepon, Edy Supriyanta justru melempar jawabannya kepada Edy Sujatmiko.

”Itu yang saya sayangkan. Kalau enggak mau memberi informasi terkait rekomendasi, ngomong. Enggak malah lempar-lemparan gitu,” kata Yopi.

Di sisi lain, Yopi mendapatkan informasi bahwa malam ini maksimal pukul 23.59 WIB, adalah batas akhir pemerintah kabupaten harus mengirim rekomendasi UMK sekaligus UMSK ke Pemprov Jateng. Dijadwalkan, besok pagi akan dilakukan pembahasan.

Jika rekomendasi itu tak berisi UMSK, Yopi memprediksi besok yang dibahas dewan pengupahan Pemprov Jateng hanyalah UMK.

”Pokoknya sampai nanti jam 12 malam (pergantian hari) saya akan tetapi berada di sini (kantor bupati Jepara). Kami ingin memastikan, ingin melihat rekomendasinya itu sama atau tidak dengan berita acara dewan pengupahan kemarin yang sudah disepakati. Sekadar itu,” tandas Yopi.

Editor: Cholis Anwar