Angka-angka itu, kata Samiadji, merupakan pengendapan atas kajian dan respon dari berbagai pihak. Sehingga, pihaknya berharap semua pihak bisa menerima dengan legawa.
“Hasil ini, hari ini langsung direkomendasikan ke Pj Bupati untuk kemudian direkomendasikan kepada Pj Gubernur Jateng,” jelas Samiadji.
Pada rapat pembahasan ulang UMSK Jepara 2025, aksi demonstrasi kembali terjadi di luar Kantor Bupati Jepara. Ratusan buruh melakukan aksi di seputaran Alun-Alun 1 Jepara, Kamis (30/1/2025).
Murianews, Jepara – Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) kembali merevisi besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2025. Hal ini menambah persoalan baru antara perusahaan, pemerintah dan buruh.
Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Samiadji menyampaikan, rapat yang digelar hari ini, Kamis (30/1/2025) merupakan respon atas jawaban Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana. Di mana pada pekan lalu, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta telah mengirimkan rekomendasi revisi UMSK hasil rapat dewan pengupahan kabupaten.
“(Perintah Pj Gubernur Jateng) Agar melakukan langkah-langkah sesuai perundang-undangan,” kata Samiadji.
Sebelumnya, UMSK yang sudah ditetapkan Nana Sudjana dalam Surat Keputusan (SK) Desember 2025 lalu itu terbagi ke dalam tiga sektor. Di mana besaran kenaikannya berbeda-beda untuk setiap sektor yang ditambah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara Tahun 2025 yang naik sebesar 6,5 persen. Untuk sektor 1 naik 13 persen, sektor 2 (10 persen), dan sektor 3 (7 persen).
Namun setelah dilakukan peninjauan ulang itu prosentasenya berubah. Penghitungan UMSK tidak ditambah dengan UMK 2025, tetapi UMK 2024. Rinciannya, UMSK sektor 1 berubah menjadi 8-8,5 persen, sektor 2 menjadi 7-7,5 persen dan sektor 3 menjadi 7 persen.
“Dari rapat ini ada perubahan besaran UMSK,” sebut Samiadji.
Samiadji menyampaikan, penghitungan UMSK setelah direvisi ini menggunakan penambahan dari UMK 2025 sebesar 6,5 persen. Tidak lagi menggunakan UMK 2024. Dia memaparkan, untuk sektor 1 angkanya 10 persen, sektor 2 menjadi 9 persen dan sektor 3 menjadi 7,5 persen.
Pengendapan...
Angka-angka itu, kata Samiadji, merupakan pengendapan atas kajian dan respon dari berbagai pihak. Sehingga, pihaknya berharap semua pihak bisa menerima dengan legawa.
“Hasil ini, hari ini langsung direkomendasikan ke Pj Bupati untuk kemudian direkomendasikan kepada Pj Gubernur Jateng,” jelas Samiadji.
Pada rapat pembahasan ulang UMSK Jepara 2025, aksi demonstrasi kembali terjadi di luar Kantor Bupati Jepara. Ratusan buruh melakukan aksi di seputaran Alun-Alun 1 Jepara, Kamis (30/1/2025).
Editor: Budi Santoso
