Murianews, Jepara – Bupati Jepara Witiarso Utomo menargetkan terserapnya 20 ribu angkatan kerja setiap tahun. Komitmennya, masyarakat lokal Jepara bisa lebih banyak diterima di berbagai industri di Kota Ukir.

Wiwit mengaku menerima sejumlah keluhan dari warga lokal yang ditolak bekerja di sejumlah perusahaan di Jepara. Pemkab Jepara, akan menelusuri lebih dalam letak permasalahan ini. Seperti pada kemampuan atau skill pekerja yang belum sesuai kebutuhan industri, atau sistem perekrutan yang belum berpihak pada warga lokal.

“Kalau banyak warga lokal tidak diterima, kita harus evaluasi. Apakah skill-nya kurang? Atau proses rekrutmen belum berpihak ke masyarakat lokal? Di sinilah kami butuh masukan dari serikat buruh,” kata Wiwit, Selasa (15/4/2025).

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Jepara pun berencana akan menjadwalkan kunjungan ke sejumlah perusahaan dalam waktu dekat. Menurutnya, pelibatan sektor pendidikan menjadi penting agar kompetensi lulusan selaras dengan kebutuhan industri. Pemerintah akan mendorong kurikulum dan pelatihan vokasi di sekolah agar lebih relevan dengan dunia kerja.

"Tugas kami adalah bagaimana membimbing warga kami supaya bisa bekerja, karena tantangan saya adalah menjanjikan 20.000 angkatan kerja per tahun, artinya nanti ada 100.000 angkatan kerja selama 5 tahun," jelas Bupati Jepara Witiarso Utomo.

Soal hubungan antara buruh dan perusahaan, Wiwit menegaskan sikapnya menolak upaya pendekatan anarkis dalam memperjuangkan hak buruh. Dia menekankan bahwa pemerintah hadir sebagai penyeimbang, agar kebijakan upah dan perekrutan bisa diterima secara adil oleh semua pihak.

“Kita tidak ingin ada jalur-jalur anarkis di Jepara. Pemerintah membuka ruang komunikasi karena kami ingin mendengarkan dan menjembatani aspirasi dua pihak. Baik buruh maupun pengusaha,” katanya.

Hubungan dengan Buruh...

Menurutnya, hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Tanpa pekerja, roda industri tidak bisa berjalan. Sebaliknya, tanpa industri, tidak ada lapangan kerja sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran angkatan kerja.

“Pemerintah hadir sebagai penyelenggara stabilitas. Kita ingin kesepakatan upah nanti adil dan legowo. Pengusaha tidak keberatan membayar, buruh pun puas dengan yang diterima,” tegasnya.

Editor: Budi Santoso