Gus Sahil menambahkan, para santri juga meminta kepada Kementerian Informal dan Digital (Komdigi), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mencabut izin Trans7 dalam program-program tersebut.
Tak berhenti di sana, Aliansi Santri Jepara juga menuntut Trans Corporation sebagai induk perusahaan untuk bertanggung jawab secara keseluruhan atas dampak negatif yang mempengaruhi pesantren secara keseluruhan.
Murianews, Jepara – Aliansi Santri Jepara merespons tegas terkait tayangan program Xpose Uncensored Trans7 yang dianggap menghina kiai dan santri. Mereka pun mendesak agar kasus itu diusut tuntas.
Puluhan santri perwakilan alumni dari berbagai pondok pesantren itu menyatakan sikap tegasnya itu di halaman gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jepara, Rabu (15/10/2025) sore.
Dalam pernyataan sikap yang diucapkan oleh Ahmad Sahil, Koordinator Aksi sekaligus Sekretaris PCNU Kabupaten Jepara, Aliansi Santri Jepara menyatakan keberatan dan kekecewaan yang mendalam atas tayangan tersebut.
Karena secara langsung dan sengaja mencoreng citra baik pesantren dan Ulama, serta mengandung penghinaan terhadap Lembaga Pesantren.
Kemudian, para santri juga menuntut kepada Trans7 meminta maaf kepada publik secara terbuka di hadapan media nasional, elektronik maupun cetak atas penayangan Program Expose yang telah merendahkan dan mencemarkan nama baik pondok pesantren.
Aliansi Santri Jepara juga mendesak pihak Trans7 bersilaturahim kepada KH Anwar Manshur meminta maaf secara langsung di kediaman dan disiarkan secara langsung.
Selanjutnya, para santri meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas atas tayangan tersebut karena mengandung pencemaran nama baik dan penghinaan institusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang telah berjasa besar bagi sejarah kebangsaan Indonesia.
”Aliansi Santri Jepara mendesak agar yang bersangkutan dihukum seberat-beratnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku,” tegas Gus Sahil.
Tuntutan...
Gus Sahil menambahkan, para santri juga meminta kepada Kementerian Informal dan Digital (Komdigi), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mencabut izin Trans7 dalam program-program tersebut.
Tak berhenti di sana, Aliansi Santri Jepara juga menuntut Trans Corporation sebagai induk perusahaan untuk bertanggung jawab secara keseluruhan atas dampak negatif yang mempengaruhi pesantren secara keseluruhan.
”Ini merupakan aksi awalan. Kita tunggu intsruksi berikutnya dari PBNU untuk aksi selanjutnya. Kami akan terus mengawal pengusutan kasus ini demi menjaga marwah kiai dan pesantren,” tandas Gus Sahil.
Editor: Supriyadi
