KPK Gelar Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah
Muhamad Fatkhul Huda
Kamis, 18 Juli 2024 13:29:00
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi pencegahan korupsi daerah. Kegiatan tersebut dilakukan setelah pengukuhan Kepala Desa se-Kabupaten Kudus di Pendopo setempat pada Kamis (18/7/2024).
Maruli Tua Manurung, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III-1 KPK RI mengingatkan pada para kepala desa agar senantisa melayani rakyatnya. Mengingat jabatan mereka waktunya cukup panjang dan berpotensi untuk melakukan banyak perubahan.
”Kekuasaan dan kewanangan itu berisiko korup. Maka dari itu harus berhati-hati. Wajah pelayanan publik berada di perangkat desa. Kepala desa harus bisa menjadi teladan,” katanya kepada Murianews.com.
Ia menyampaikan cara mencegah korupsi perlu adanya komitmen. Lalu, dibutuhkan sistem yang baik.
Ia menghimbau agar para kepala desa berhati-hati, sebab tidak sedikit yang masuk penjara gara-gara korupsi. Ia menyatakan para kepala desa harus bisa merelakan biaya politiknya.
”Perencanaan dari dana desa harus jelas dan optimal. Jangan mengarang dalam menggunakan anggaran. Dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Maruli menyatakan Ibu-ibu juga diharapkan menjadi KPK di rumah. Ibu-ibu harus berani mengingatkan bahkan jangan sampai mendorong, agar tidak terjadi penyimpangan.
”Banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh keluarga, padahal keluarga seharusnya menjadi bentengnya. Ingat kalau sudah terlanjur kejeblos tidak akan hilang kekecewaannya,” terangnya.
Ia mengigatkan Inspektorat Kudus agar terus melakukan pengawasan. Lalu, penegakan hukum harus ditegakan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan.
Sementara itu, Pj Bupati Kudus, HM Hasan Chabibie menyatakan pengalaman kelam lima tahun lalu jangan samapi terjadi lagi. Pada saat itu KPK hadir ke Kudus untuk melakukan penindakan.
”Saat ini KPK hadir bukan untuk penindakan tapi karena Kudus mendapat penghargaan pariwara anti korupsi, ini sebuah semangat baru,” tegasnya.
Hasan akan berusaha sekuat dan semampu mungkin untuk memberikan contoh perilaku korupsi tidak terjadi di Kabupaten Kudus. Dengan modal tersebut ia berharap bisa membangun Kabupaten Kudus lebih baik lagi.
Editor: Cholis Anwar
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi pencegahan korupsi daerah. Kegiatan tersebut dilakukan setelah pengukuhan Kepala Desa se-Kabupaten Kudus di Pendopo setempat pada Kamis (18/7/2024).
Maruli Tua Manurung, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III-1 KPK RI mengingatkan pada para kepala desa agar senantisa melayani rakyatnya. Mengingat jabatan mereka waktunya cukup panjang dan berpotensi untuk melakukan banyak perubahan.
”Kekuasaan dan kewanangan itu berisiko korup. Maka dari itu harus berhati-hati. Wajah pelayanan publik berada di perangkat desa. Kepala desa harus bisa menjadi teladan,” katanya kepada Murianews.com.
Ia menyampaikan cara mencegah korupsi perlu adanya komitmen. Lalu, dibutuhkan sistem yang baik.
Ia menghimbau agar para kepala desa berhati-hati, sebab tidak sedikit yang masuk penjara gara-gara korupsi. Ia menyatakan para kepala desa harus bisa merelakan biaya politiknya.
”Perencanaan dari dana desa harus jelas dan optimal. Jangan mengarang dalam menggunakan anggaran. Dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Maruli menyatakan Ibu-ibu juga diharapkan menjadi KPK di rumah. Ibu-ibu harus berani mengingatkan bahkan jangan sampai mendorong, agar tidak terjadi penyimpangan.
”Banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh keluarga, padahal keluarga seharusnya menjadi bentengnya. Ingat kalau sudah terlanjur kejeblos tidak akan hilang kekecewaannya,” terangnya.
Ia mengigatkan Inspektorat Kudus agar terus melakukan pengawasan. Lalu, penegakan hukum harus ditegakan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan.
Sementara itu, Pj Bupati Kudus, HM Hasan Chabibie menyatakan pengalaman kelam lima tahun lalu jangan samapi terjadi lagi. Pada saat itu KPK hadir ke Kudus untuk melakukan penindakan.
”Saat ini KPK hadir bukan untuk penindakan tapi karena Kudus mendapat penghargaan pariwara anti korupsi, ini sebuah semangat baru,” tegasnya.
Hasan akan berusaha sekuat dan semampu mungkin untuk memberikan contoh perilaku korupsi tidak terjadi di Kabupaten Kudus. Dengan modal tersebut ia berharap bisa membangun Kabupaten Kudus lebih baik lagi.
Editor: Cholis Anwar
