Pemprov Jateng saat ini sedang mengkaji wacana penerapan 6 hari sekolah kembali untuk jenjang SMA maupun SMK sederajat. Berbagai pertimbangan dan masukan bakal dibahas untuk menentukan arah kebijakan itu sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dunia pendidikan.
Mendikdasmen RI, Abdul Muti menyebutkan, dalam hal ini pemerintah pusat tidak menentukan pemilihan jumlah hari sekolah. Pihaknya hanya mengatur masalah lama belajar dalam sepekan agar sesuai ketentuan.
Mengenai penerapan 5 atau 6 hari sekolah bukan menjadi persoalan. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Murianews, Kudus - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng (PWM Jateng) menerima beberapa aduan dan masukan terkait wacana penerapan 6 hari sekolah di SMA sederajat di Jawa Tengah.
Ketua PWM Jateng, Tafsir mengutarakan, masukan yang diterimanya berasal dari para guru. Beberapa guru itu memilih agar sekolah tetap menerapkan 5 hari sekolah, bukan 6 hari sekolah dalam sepekan.
”Ada yang Whatsapp saya dari guru-guru terkait ini, memang dari guru yang komunikasi meminta agar tidak dikembalikan menjadi 6 hari sekolah. Tetap seperti saat ini,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Menurutnya, para guru yang menginginkan agar tetap berlaku ketentuan 5 hari sekolah, kemungkinan karena pertimbangan waktu luang yang lebih panjang. Menurut usulan yang diterimanya, para guru memandang waktu luang itu bisa dimanfaatkan lebih optimal.
”Kalau 5 hari sisanya ada waktu dua hari untuk full ngaji, sementara kalau 6 hari sekolah tidak ada waktu mengaji, sore sepulang sekolah sudah lelah jadi energinya tidak cukup,” terangnya.
Melihat banyaknya masukan dan usulan yang diterimanya, Tafsir akan mencoba melakukan membuka ruang diskusi dengan pihak terkait untuk melihat secara komprehensif masalah ini.
”Nanti kita akan bahas dengan Dikdasmen karena banyak yang memberikan masukan dan usulan,” tambahnya.
Wacana...
Pemprov Jateng saat ini sedang mengkaji wacana penerapan 6 hari sekolah kembali untuk jenjang SMA maupun SMK sederajat. Berbagai pertimbangan dan masukan bakal dibahas untuk menentukan arah kebijakan itu sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dunia pendidikan.
Mendikdasmen RI, Abdul Muti menyebutkan, dalam hal ini pemerintah pusat tidak menentukan pemilihan jumlah hari sekolah. Pihaknya hanya mengatur masalah lama belajar dalam sepekan agar sesuai ketentuan.
Mengenai penerapan 5 atau 6 hari sekolah bukan menjadi persoalan. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Editor: Budi Santoso
