Target Pajak Daerah Kudus Tahun Ini Naik Jadi Rp 335 Miliar

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan target pendapatan pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp 335,6 miliar. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp 306 miliar.

Kenaikan target ini diiringi dengan berbagai upaya perbaikan layanan, tata kelola, serta penggalian potensi pajak baru.

Plt Kabid Pendapatan BPPKAD Kabupaten Kudus, Rama Rizkika menjelaskan, pajak daerah di Kudus terdiri dari sembilan jenis.

Yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Rama, strategi utama untuk mencapai target tersebut diawali dengan perbaikan layanan pajak, khususnya pada sistem pembayaran. Ia meyakini peningkatan kualitas layanan publik akan berdampak langsung pada meningkatnya minat dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

”Langkah pertama yang akan dilakukan adalah penguatan digitalisasi pajak. Digitalisasi ini mencakup cara pembayaran hingga mekanisme pengurusan pajak,” ungkapnya, Senin (26/1/2026).

Rama menyebutkan, BPPKAD Kudus telah menyiapkan sejumlah aplikasi yang akan mulai dioptimalkan pada tahun ini.

Lebih efektif...

Selain digitalisasi, perbaikan tata kelola juga menjadi fokus, termasuk penyempurnaan SOP serta regulasi perpajakan agar pemungutan pajak lebih efektif.

Upaya lain yang dilakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penggalian objek pajak serta kreativitas potensi baru.

Ke depan, penguatan sektor pariwisata menjadi salah satu arah kebijakan daerah yang dinilai memiliki peluang besar menambah penerimaan.

”Pengelolaan objek wisata umumnya masuk retribusi, namun jika terdapat paket atau layanan tambahan, hal tersebut dapat menjadi objek pajak tersendiri misalkan parkir khusus itu bisa masuk pajak daerah,” pungkasnya.

Editor: Cholis Anwar