Seluruh Fraksi DPRD Kudus Dukung Tujuh Ranperda Usulan Pemkab

Murianews, Kudus – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kudus menyatakan dukungan terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (11/6/2026) dengan sejumlah catatan dan masukan untuk penyempurnaan regulasi yang diusulkan.

Beberapa fraksi menyoroti pentingnya kejelasan strategi pelaksanaan, langkah tindak lanjut setelah perda disahkan, serta perlunya penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan turunan agar implementasi perda dapat berjalan efektif.

Wakil Ketua DPRD Kudus, Mukhasiron mengatakan, seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui ranperda yang diajukan Pemkab Kudus. Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, tahapan berikutnya adalah penyusunan jawaban bupati yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam di tingkat panitia khusus (Pansus).

”Mayoritas setuju semuanya. Setelah ini akan disusun tanggapan bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mukhasiron, DPRD akan membentuk tiga pansus untuk membahas materi ranperda secara lebih rinci sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

”Setelah ada pandangan umum fraksi, nanti akan dibahas. Kemudian DPRD menentukan kebutuhan pansus. Ada tiga pansus yang nantinya dibagi sesuai materi pembahasan,” katanya.

Tujuh ranperda meliputi...   

Tujuh ranperda yang diusulkan meliputi perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, Pemkab Kudus mengajukan perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ranperda terakhir adalah perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Dalam usulan tersebut, Pemkab Kudus mengajukan peningkatan tipologi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tipe B menjadi tipe A, Dinas Komunikasi dan Informatika dari tipe C menjadi tipe B, serta Kecamatan Bae dari tipe B menjadi tipe A.

Mukhasiron berharap pembahasan yang dilakukan pansus dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kudus.

Editor: Anggara Jiwandhana