Pelayanan itu dapat dilakukan di Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah yang dilauncing di beberapa titik, serta online. Arief menginstruksikan agar para jajarannya menerima pertanyaan maupun keluhan serta memberikan informasi pada masyarakat.
Ia berharap, dengan adanya Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah masyarakat bisa lebih mudah dalam mencari sumber informasi, konsultasi, serta memudahkan dalam pembayaran pajak daerah.
Pusat Layanan dan Informasi Pajak itu itu ditempatkan di BPPKAD, Setda dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Pelayanan itu juga hadir secara daring atau online.
”Bila ada pertanyaan, keluhan tentang PBB atau dari tahun kemarin sekian tapi tahun ini sekian ini karena apa, atau ini pasti ada dasarnya mungkin berbeda dengan tetangganya,” katanya, Selasa (19/8/2025).
Ia menekankan, komunikasi yang baik dengan masyarakat merupakan hal penting, termasuk soal pajak daerah. Seluruh jajaran Pemkab Blora pun harus mau melayani masyarakat.
”Intinya itu komunikasi dan saya minta kepada seluruh jajaran saya untuk bagaimana bisa melayani masyarakat, menjawab pertanyaan dari masyarakat biar clear ini persoalanya yang dikeluhkan ini seperti apa,” ujarnya.
Bahwasannya layanan informasi pajak daerah ini merupakan pusat informasi dan data pajak daerah di mana masyarakat dapat mengukur layanan publik dengan respon yang lebih cepat dan di mana kita melayani pertanyaan, keberatan, dan juga mungkin konsultasi lainnya.
Murianews, Blora – Bupati Blora, Jawa Tengah Arief Rohman mengingatkan seluruh jajarannya untuk aktif melayani masyarakat. Terutama dalam konsultasi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
Pelayanan itu dapat dilakukan di Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah yang dilauncing di beberapa titik, serta online. Arief menginstruksikan agar para jajarannya menerima pertanyaan maupun keluhan serta memberikan informasi pada masyarakat.
Ia berharap, dengan adanya Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah masyarakat bisa lebih mudah dalam mencari sumber informasi, konsultasi, serta memudahkan dalam pembayaran pajak daerah.
Pusat Layanan dan Informasi Pajak itu itu ditempatkan di BPPKAD, Setda dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Pelayanan itu juga hadir secara daring atau online.
”Bila ada pertanyaan, keluhan tentang PBB atau dari tahun kemarin sekian tapi tahun ini sekian ini karena apa, atau ini pasti ada dasarnya mungkin berbeda dengan tetangganya,” katanya, Selasa (19/8/2025).
Ia menekankan, komunikasi yang baik dengan masyarakat merupakan hal penting, termasuk soal pajak daerah. Seluruh jajaran Pemkab Blora pun harus mau melayani masyarakat.
”Intinya itu komunikasi dan saya minta kepada seluruh jajaran saya untuk bagaimana bisa melayani masyarakat, menjawab pertanyaan dari masyarakat biar clear ini persoalanya yang dikeluhkan ini seperti apa,” ujarnya.
Bahwasannya layanan informasi pajak daerah ini merupakan pusat informasi dan data pajak daerah di mana masyarakat dapat mengukur layanan publik dengan respon yang lebih cepat dan di mana kita melayani pertanyaan, keberatan, dan juga mungkin konsultasi lainnya.
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi...
Diketahui, Pemkab Blora mengumumkan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pajak PBB P2) 2025. Rata-rata kenaikannya, 23,5 persen.
Itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi saat menghadiri Launcing Pusat Layanan dan Informasi Pajak Daerah Pemkab Blora, Selasa (19/8/2025).
Komang memastikan kenaikan Pajak PBB tak akan memberatkan warga. Kebijakan itu pun diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat.
”Secara keseluruhan ada kenaikan rata-rata di 23,5 persen tapi rata rata, ada yang di atas itu dan ada yang di bawah 23 persen, malah ada yang nilainya di bawah nilai tahun 2024, dan uniknya kami juga ada menetapkan nol sehingga ada yang tidak bayar sama sekali,” Jelas Sekda.
Meski begitu, ia memastikan kenaikan pajak PBB dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat Blora.
”Tidak diambil angka maksimal, nah kita mencoba mencari dengan yang sesuai kemampuan masyarakat,” imbuhnya.
Editor: Zulkifli Fahmi
