Wabup Blora Wajibkan Semua Dapur MBG Penuhi Standar Kelayakan

Murianews, Blora – Wakil Bupati Blora Hj Sri Setyorini, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Blora, menegaskan komitmen Pemkab untuk menjamin keamanan pangan dalam program tersebut.

Wabup mewajibkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Blora untuk segera memenuhi standar higienis dan sanitasi.

Pernyataan tegas ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025). Rakor dihadiri oleh Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam se-Blora, hingga para ahli gizi.

Wabup Setyorini memberi batas waktu hingga 1 November bagi seluruh dapur MBG di Blora untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

”Kami minta kepada ahli gizi untuk memeperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG nya untuk memenuhi persyaraatan SLHS dan untuk tester harus punya, seperti arahan BGN, dan itu saya batasi sampai tanggal 1 November. Kalau tidak, saya akan tutup sementara (SPPG-nya) dan saya akan laporkan ke BGN,” terang Wabup.

Rakor ini digelar menyusul banyaknya aduan yang masuk ke Satgas terkait kualitas makanan. Wabup meminta agar seluruh pihak menyatukan visi dan persepsi mengenai standar makanan bergizi yang aman untuk anak sekolah.

Secara spontan, sejumlah ahli gizi diminta menjelaskan proses kerja mereka, mulai dari perencanaan hingga quality control.

Nur Intan, Ahli Gizi SPPG Karangjati 1, menjelaskan ahli gizi berperan vital mulai dari perencanaan menu, penyusunan standar porsi, penyortiran bahan baku di awal, hingga melakukan QC atau uji organoleptic (tester) pada proses pemasakan.

Fokus sanitasi...

Selain fokus pada sanitasi, Wakil Bupati juga meminta seluruh Forkopimcam menggelar rapat koordinasi dengan kepala desa untuk segera melakukan pemetaan ulang (mapping) sasaran penerima manfaat di wilayahnya.

”Akan kami adakan mapping ulang adanya SPPG yang sudah beroperasi dan penerima manfaatnya. Kalau ada yang overload kita geser, kita mapping ulang,” tambahnya.

Wabup Setyorini juga menegaskan prinsip penggunaan anggaran MBG. Ia meminta anggaran sebesar Rp 10.000 per penerima manfaat wajib digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan makanan, tanpa ada pengurangan untuk biaya operasional atau sewa. Sebab, alokasi biaya tersebut sudah ditentukan secara terpisah.

Editor: Cholis Anwar