Respons Putusan MK, PW Muhammadiyah Jateng Sentil Politik Dinasti

Murianews, Grobogan – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah M Tafsir merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dikabulkannya gugatan yang membuat seorang kepala daerah bisa mejadi capres-cawapres. 

Dengan tegas dia menyatakan fenomena tersebut merupakan praktik politik dinasti. Namun demikian, menurutnya politik dinasti sudah terjadi turun-temurun di masyarakat Indonesia. 

”Tentu pro-kontra. Tapi begitulah kekuasaan, bisa apa saja. Semoga tidak menjadikan politik dinasti yang memberikan madhorot bagi umat, bagi warga negara. Karena kita tahu, sudah dari turun-temurun di Indonesia selalu ada politik dinasti,” ucapnya usai mengikuti groundbreaking gedung rawat inap sekaligus peresmian gedung IGD di RS PKU Muhammadiyah Gubug, Grobogan, Selasa (17/10/2023). 

Tafsir menyebut, politik dinasti sudah menjadi kultur atau budaya di Indonesia. Karenanya, dia tidak terkejut ketika gugatan yang membuat Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Jokowi bisa menjadi cawapres itu dikabulkan MK. 

”Bupati kalau sudah selesai diganti istrinya kan, (atau) anaknya. Politik dinasti sudah menjadi kultur Indonesia, tidak usah heran. Coba lihat penguasa, siapa yang tidak dinasti. Maka kita sikapi secara arif,” tambahnya. 

Menurut Tafsir, yang terpenting apa pun jenis politiknya yakni memberikan manfaat dan maslahat bagi bangsa dan negara. Jangan sampai, lanjut dia, politik dinasti menimbulkan kerusakan. 

”Yang prinsip, bagaimana kepemimpinan yang ada memberikan manfaat, maslahat bagi warga negara dan bangsa ini. Jangan sampai politik dinasti membawa madlorot, kerusakan bagi bangsa ini,” paparnya. 

Terkait arah dukungan, Tafsir menyebut secara kelembagaan pihaknya netral. Namun, netral tersebut yakni netral aktif. Menurutnya, kekuasaan sangat penting bagi dakwah. 

”Secara kelembagaan netral, tapi netralitas yang kita bangun netralitas aktif bukan pasif. Artinya, secara perorangan kita aktif dipilih dan memilih. Jangan sampai warga Muhammadiyah tidak menggunakan haknya dipilih dan memilih,” paparnya.

Bagi yang berpeluang dipilih, kata dia, harus berani tampil. Sebab, kekuasaan sangat penting bagi dakwah.

”Bagi yang berpeluang, tampillah untuk dipilih. Apa pun yang bisa diambil, baik legislatif maupun eksekutif. Peluang itu jangan diabaikan karena betapa pentingnya kekuasaan bagi dakwah,” tandasnya. 

Editor: Supriyadi