Bupati menyebut, pengajuan Raperda tersebut sesuai dengan amanat Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
”Berdasarkan regulasi tersebut, setiap penyertaan modal daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Pengajuan Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat BUMD, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat,” ujar dia.
Bupati pun berharap, Raperda tersebut dapat segera dibahas dan disempurnakan bersama DPRD Grobogan. Kemudian agar bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah tepat waktu.
Murianews, Grobogan – Empat Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan(BUMD Grobogan), Jawa Tengah kembali diusulkan untuk mendapatkan kucuran modal sebesar Rp 5,2 miliar pada 2026 mendatang.
Hal itu terungkap dalam rapat peripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Grobogan terkait Raperda Penyertaan Modal Pemkab Grobogan untuk 2026 di gedung DPRD setempat, Senin (30/6/2025). BUMD Grobogan yang dimaksud adalah PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah, PDAM Purwa Tirta Dharma, BPR Bank Purwa Artha, dan Perumda Purwa Aksara.
Bupati Grobogan Setyo Hadi menjelaskan, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah akan mendapatkan kucuran modal sebesar Rp500 juta. Dana itu akan digunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan serta memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha.
Kemudian, Perumda Air Minum (PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan) sebesar Rp 2,7 miliar. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengadaan pompa centrifugal, revitalisasi jaringan pipa, dan penggantian water meter.
”Ketiga, Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Purwa Artha (PD BPR Bank Purwa Artha) sebesar Rp 1 miliar untuk pengembangan kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” bebernya.
Terakhir, BUMD Perumda Purwa Aksara diusulkan mendapat modal sebesar Rp 1 miliar. Hal itu untuk pengembangan unit bisnis perbaikan dan pemeliharaan kendaraan, termasuk pembelian alat bengkel, alat cuci hidrolis dan steam, serta modal kerja.
Amanat UU...
Bupati menyebut, pengajuan Raperda tersebut sesuai dengan amanat Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
”Berdasarkan regulasi tersebut, setiap penyertaan modal daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Pengajuan Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat BUMD, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat,” ujar dia.
Bupati pun berharap, Raperda tersebut dapat segera dibahas dan disempurnakan bersama DPRD Grobogan. Kemudian agar bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah tepat waktu.
Editor: Budi Santoso
