Korupsi Jual Beli Gas PGN: KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE) periode 2017–2021.

Lembaga antirasuah itu pun memeriksa mantan Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno (RMS), sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Rini Soemarno diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN periode 2014–2019. Berdasarkan catatan di Gedung Merah Putih KPK, Rini telah hadir dan menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.14 WIB.

”Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama RMS selaku Menteri BUMN periode 27 Oktober 2014–20 Oktober 2019,” ujar Budi seperti dilansir Antara, Jumat (6/2/2026).

Selain itu, Budi mengatakan KPK juga memanggil Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro (SHB) yang saat ini menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM.

Bahkan, Prof Tutuka Ariadji (TA) yang merupakan Guru Besar ITB, serta Wiko Migantoro (WM) yang saat ini menjabat Senior Director Oil, Gas, Petrochemical Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara juga dipanggil sebagai saksi.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi jual beli gas tersebut bermula dari pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PGN Tahun 2017 pada 19 Desember 2016.

Potensi Kerugian Negara...

Dalam RKAP itu, tidak terdapat rencana PT PGN untuk membeli gas dari PT IAE. Namun pada tanggal 2 November 2017, terjadi penandatanganan dokumen kerja sama antara kedua perusahaan tersebut setelah melalui beberapa tahapan.

Pada tanggal 9 November 2017, PT PGN membayar uang muka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat.

Oleh sebab itu, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Komisaris PT IAE pada tahun 2006–2023 Iswan Ibrahim dan Direktur Komersial PT PGN periode 2016-2019 Danny Praditya.

KPK kemudian pada 1 Oktober 2025, mengumumkan mantan Dirut PT PGN Hendi Prio Santoso sebagai tersangka, dan langsung menahannya.

Pada 21 Oktober 2025, KPK mengumumkan status tersangka Komisaris Utama PT IAE Arso Sadewo, dan juga langsung menahan yang bersangkutan.

Sementara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara dalam tindakan tersebut mencapai 15 juta dolar AS.