”Kita ndak mau kualitas SDM yang masuk nantinya sangat anjlok. Kekhawatiran kami mereka tidak bisa menggunakan komputer. Padahal sekdes kerjanya pakai komputer,” tandas dia.
Proses pengisian perangkat desa kali ini pun dinilai terlalu tergesa-gesa. Apalagi pengisian perangkat desa ini dilakukan saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tengah berlangsung.
”Jadi seakan-akan Pilkada Pati hanya sebatas pengalihan isu. Saat proses Pilkada, open rekrutmen dari Kades untuk mengisi (kekosongan) perangkat desa dimulai,” pungkas Arifin.
Murianews, Pati – Puluhan mahasiswa menggelar demo di depan Kantor Bupati Pati, Jumat (25/10/2024). Mereka mencium dugaan jual beli pengisian perangkat desa di Pati Bumi Mina Tani.
Sebanyak 125 desa di Pati tengah melakukan perekrutan pengisian perangkat desa. Sayangannya, muncul dugaan praktek jual beli dalam proses tersebut. Disebutkan, setiap kursi perangkat desa dibanderol puluhan juta hingga menembus Rp 1 miliar.
Ini membuat para mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pati menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati.
Para mahasiswa ini dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pati hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
”Miniml Rp 60 juta (tergantung posisi). Kalau (Rp 1 miliar) ya beda desa, beda nominal,” ujar Koordinator Aksi Arifin kepada Murianews.com usai demonstrasi.
Menurut Arifin, sistem tes Lembar Jawaban Komputer (LJK) menjadi celah untuk meloloskan pendaftar yang berani membayar lebih. Ia menilai sistem ini lebih lemah dari pada CAT. Sistem LJK dinilai berpotensi dimanipulasi.
”Yang jelas dari 125 desa yang membuka pengisian perangkat desa, semuanya menggunakan LJK,” kata Arifin.
Selain itu, Cipayung Plus Kabupaten Pati khawatir pengisian perangkat desa yang terkesan serampangan ini membuat kualitas sumber daya manusia perangkat desa menurun.
”Kita ndak mau kualitas SDM yang masuk nantinya sangat anjlok. Kekhawatiran kami mereka tidak bisa menggunakan komputer. Padahal sekdes kerjanya pakai komputer,” tandas dia.
Proses pengisian perangkat desa kali ini pun dinilai terlalu tergesa-gesa. Apalagi pengisian perangkat desa ini dilakukan saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tengah berlangsung.
”Jadi seakan-akan Pilkada Pati hanya sebatas pengalihan isu. Saat proses Pilkada, open rekrutmen dari Kades untuk mengisi (kekosongan) perangkat desa dimulai,” pungkas Arifin.
Editor: Cholis Anwar
