Sekretaris Komisi A itu juga meminta semua petugas BPBD setempat dan relawan digerakan sampai ke desa untuk pencegahan bencana banjir.
Kemudian melakukan pengecekan di lapangan daerah bawah pegunungan yang sering dilanda banjir bandang.
’’Pemerintah melaksanakan pengawasan dan evaluasi betul pelaksanaan program hutan sosial kemasyarakatan sesuai aturan (80% pohon kayu dan 20 % palawija) jangan sampai dibalik,’’ pungkasnya.
Murianews, Pati – Bencana banjir Pati, Jawa Tengah mengancam lahan pertanian seluas 6.642 hektare. Ribuan hektare tanaman padi itu pun terancam gagal.
Anggota DPRD Pati, Kastomo mengatakan, ancaman itu harus segera diantisipasi dengan baik. Bila tidak, tentunya akan merugikan masyarakat, terutama para petani.
’’Dalam satu minggu ini curah hujan deras, menurut prakiraan cuaca satu bulan ke depan adanya curah hujan disertai angin di Kabupaten Pati. Maka mengantisipasi jangan sampai adanya banjir yang akan merugikan kembali petani,’’ tegasnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan ancaman itu berkaca pada dampak bencana banjir Pati 2023 lalu.
Ia menyebut lahan seluas ribuan hektare itu dinyatakan puso atau gagal panen usai terencam banjir 2023 lalu. Akibatnya kerugian para petani ditaksir mencapai Rp 123,2 miliar.
Selain itu, banjir di Pati pada 2023 juga berdampak pada sektor lainnya. Di antaranya terputusnya jalur distribusi dan pasar, terganggunya pelayanan publik, tidak berfungsinya sarana dan prasarana publik serta terganggunya aktivitas pendidikan.
Kastomo mengungkapkan masyarakat Pati mengeluhkan banyaknya hutan gundul. Saat musim hujan datang, ancaman banjir pun turut menyertainya.
’’Maka saya mohon kepada Pemkab Pati bisa mengantisipasi pencegahan bencana alam, berupa banjir, tanah longsor dan tanggul sungai jebol,’’ terangnya.
Perlunya Reboisasi...
Sekretaris Komisi A itu juga meminta semua petugas BPBD setempat dan relawan digerakan sampai ke desa untuk pencegahan bencana banjir.
Kemudian melakukan pengecekan di lapangan daerah bawah pegunungan yang sering dilanda banjir bandang.
Tak hanya itu, menurutnya, antisipasi bencana juga bisa dilakukan dengan menggalakkan penghijauan hutan di Pegunungan. Reboisasi ini pun perlu dilakukan terus menerus dan disertai pengawasan.
’’Pemerintah melaksanakan pengawasan dan evaluasi betul pelaksanaan program hutan sosial kemasyarakatan sesuai aturan (80% pohon kayu dan 20 % palawija) jangan sampai dibalik,’’ pungkasnya.
Editor: Zulkifli Fahmi
