Kamis, 20 November 2025

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melakukan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2025 ini.

Kenaikan itu pun turut ditanggapi Wakil Bupati (Wabup) Pati periode 2017-2022 Saiful Arifin (Safin). Menurutnya kebijakan tersebut tak sepenuhnya jelek.

Ia menilai kenaikan itu bisa membuat pemilik aset di Pati untuk ikut berperan membangun Bumi Mina Tani melalui pembayaran pajak.

Pengusaha sekaligus Pembina Yayasan Safin Bina Bangsa itu bahkan terang-terangan mendukung langkah Bupati Pati Sudewo dalam menaikkan PBB Kabupaten Pati. Apalagi kenaikan tersebut masih terbilang normal.

”Jadi mengenai PBB di Pati ini mesti kita sikapi dengan baik tentunya dan menurut saya secara pribadi bahwa ini tahap yang masih normal,” katanya kepada Murianews.com, Sabtu (24/5/2025). 

Ia menilai kenaikan PBB ini telah sesuai dengan aturan perda nomor 1 tahun 2024. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan daerah yang semula Rp 29 miliar menjadi Rp 65 miliar dari sektor PBB-P2. 

”(Kenaikan) ini tidak sampai 200 persen hanya 100 persen sekian,” ungkap dia.

Ia pun mengajak wirausahawan di Pati yang memiliki aset banyak untuk bergotong-rotong membangun Pati dengan mendukung dan menerima kebijakan ini.

Pembangunan Pati...

Menurutnya, dengan membayar PBB, maka pemilik aset dan wirausahawan bisa ikut membangun Bumi Mina Tani agar lebih baik. 

”Teman pengusaha ayo yang punya banyak aset saatnya kita baktikan kita punya cinta kepada daerah untuk bisa bergotong royong untuk pembangunan Kabupaten Pati,” pungkas dia.

Sementara itu, dalam keterangan resmi Bupati Pati Sudewo mengatakan hasil kenaikan PBB ini akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pati.

Menurutnya pembangunan di Pati bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun 2025. 

”Pembangunan itu terus-menerus, 2026 dan seterusnya. Uang dari pusat tidak cukup. Yang membangun Kabupaten Pati adalah orang Pati sendiri. Pemerintah pusat hanya membantu. Kalau kita sendiri tidak ikut berpartisipasi, berarti kita tidak bertanggung jawab pada pembangunan daerah kita sendiri,” jelasnya. 

Editor: Supriyadi

Komentar

Berita Terkini

Terpopuler