Pemkab Pati Buka Pengisian 7 Kepala Dinas, Ini Daftarnya

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai membuka pengisian sejumlah kepada dinas. Sebanyak tujuh jabatan kepala dinas atau pimpinan tinggi pratama akan diisi dengan jalur seleksi terbuka. 

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati, Yogo Wibowo memaparkan tujuh posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong akan diisi dalam seleksi terbuka tersebut. 

Ketujuh kepala OPD tersebut yakni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pati. 

”Lalu Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kabupaten Pati, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dishub (Dinas Perhubungan) dan Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan),” tutur dia kepada Murianews.com, Kamis (25/9/2025). 

Saat ini tahapan proses pengisian jabatan tersebut masih tahap pengumuman dan pendaftaran secara online. Proses ini sejak 23 September 2025 lalu hingga 8 Oktober 2025 mendatang. 

”Baru dilanjutkan penelitian atau verifikasi dan penilaian dokumen administrasi, seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak moralitas dan integritas,” ucap dia.

Proses verifikasi, penilaian dokumen administrasi, seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak moralitas dan integritas akan digelar pada 9 Oktober. 

Yogo menyebut ada sejumlah seleksi yang akan digelar untuk pengisian tujuh jabatan tersebut. Seperti uji gagasan, hingga uji kompetensi melalui assesment center. 

Pengumuman BKPSDM Pati...

Dalam pengumuman di laman bkpsdm.patikab.go.id juga disebutkan untuk pelantikan calon pejabat pimpinan tingi pratama dijadwalkan digelar pada 10 November mendatang.  

Pengumuman itu juga menyebutkan ada sejumlah ketentuan khusus. Seperti minimal pangkat atau golongan ruang pembina IV/a. Sedang atau penah menduduki jabatan administrator setara eselon III.a, atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat dua tahun, atau jabatan administrator setara eselon III.b secara kumulatif paling singkat tiga tahun.

Seperti diketahui, saat ini sejumlah posisi kepala OPD diketahui memang mengalami kekosongan. Sebagian besar baru diisi oleh pelaksana tugas. 

Editor: Supriyadi