JMPPK: Retribusi Tambang di Pati Tak Cukup Tutupi Kerusakan Alam

Murianews, Pati – Jaringan Masyakarat Peduli Pegunungan Kendeng alias JMPPK menyoroti kerusakan akibat aktivitas tambang. Mereka menilai retribusi tambang tak cukup menutupi kerusakan alam dan jalan.

Koordinator JMPPK, Gunretno menilai semua tambang ilegal maupun legal merusak. Ia menyebut semua tambang yang berizin melanggar aturan, apalagi yang tak berizin.

”Di wilayah Sukolilo dan Kayen kalau yang 14 ilegal sudah tutup. Lha yang disuarakan ESDM ini kan ada tiga yang ilegal berizin. Kami menemukan yang berizin itu 90 persen melanggar aturan,” ungkap Gunretno usai demo di Markas Polresta Pati dan Kantor Bupati Pati, Jumat (29/5/2026).

Pelanggaran yang dilakukan di antaranya, tidak dilakukan reklamasi atau penghijauan kembali usai aktivitas tambang. Lalu, tidak mengangkat kepala teknik tambang hingga muatan truk tambang yang melebihi tonase.

”Terus batas patok, batas papan nama dan tidak disampaikan audit. Truk tonase tinggi. Muatan tonase yang seharusnya bermuatan truk 8 kubik sampai 12 kubik dan ada tronton ini juga pelanggaran,” kata Gunretno.

Tidak tertibnya pengusaha tambang ini berakibat merusak jalan raya hingga lingkungan. Bahkan, retribusi dari hasil tambang ini tidak cukup menutupi kerusakan alam dan jalan.

”PAD retribusi Kabupaten Pati untuk tahun 2025 hanya Rp 145 juta-an. Itu dapat apa membangun (jalan) segitu,” tandas dia.

Pembakaran foto...

Diketahui, demo Hari Antitambang di Kabupaten Pati diwarnai aksi pembakaran foto Kapolresta Pati. Gunretno mengaku tidak mengetahui aksi pembakaran tersebut. Ia menegaskan JMPPK selalu mengedepankan cara santun saat menyampaikan aspirasi.

”Bakar-bakar aku tidak mengetahui. Tapi irama JMPPK melakukan aksi dari tahun 2000nan mengedepankan dengan cara yang santun,” katanya.

JMPPK juga tidak merencanakan pembakaran gambar Kapolresta dalam aksi tersebut. Meskipun begitu, ia menyadari kerusakan lingkungan akibat APH abai dalam menyelesaikan penanganan tambang.

Editor: Cholis Anwar