Muhammadiyah Ditawari Tambang yang Sebelumnya Diberikan ke NU

Murianews, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menawari Muhammadiyah lokasi tambang yang sebelumnya diberikan pada Nahdlatul Ulama, yakni bekas Kaltim Prima Coal (KPC).

Lokasi tersebut merupakan tambang batubara yang sebelumnya bekas Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Bahlil menyebut, tempat itu merupakan lokasi terbaik daripada KPC.

Terkait detail lokasinya, Bahlil menyatakan akan melaporkannya lebih dulu pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan persetujuan.

’’Nanti saya laporkan ke Presiden,’’ katanya dikutip dari Antara, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan sudah berkomunikasi dengan Muhadjir Effendy yang ditunjuk PP Muhammadiyah sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah. Bahlil yakin, Muhammadiyah bisa mengelola IUPK yang diberikan secara baik.

Di kesempatan itu, Bahlil mengatakan, pemberian izin tambang pada organisasi keagamaan bisa menjadi contoh bagi para investor. Sebab, apabila kebijakan tersebut sukses mendorong pemajuan, maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam tata kelola tambang oleh pihak swasta.

’’Justru kehadiran organisasi keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain kelola tambang yang baik dong lingkungannya, dijaga,’’ ujar Bahlil.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan secara resmi menerima IUP yang ditawarkan pemerintah. Keputusan itu setelah Muhammadiyah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali melakukan pembahasan di rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.