Rabu, 19 November 2025

Murianews, Jakarta – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti pastikan pengelolaan konsesi tambang atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah akan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia pun menegaskan, Muhammadiyah bakal menjadikan pengelolaan tambang itu dengan model usaha not for profit. Keuntungan usaha nantinya akan dimanfaatkan guna mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Di kesempatan itu, Mu’ti menyatakan, Muhammadiyah memiliki SDM yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah juga memiliki program studi pertambangan.

’’Sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik,’’ ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pengelolaan tambang nantinya, Muhammadiyah tetap akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman di bidang pertambangan, serta memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, serta memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

’’Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta budaya hidup bersih dan ramah lingkungan,’’ kata dia.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, keputusan menerima konsesi tambang dari pemerintah itu dilakukan usai pihaknya mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Mu’ti menegaskan, keputusan itu telah melalui kajian dan masukan dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Adapun pertimbangan Muhammadiyah menerima izin tambang, di antaranya adalah kekayaan alam merupakan anugerah Allah SWT, manusia diberikan wewenang untuk mengelolanya.

’’Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi,’’ ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) atau konsesi tambang dari pemerintah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah siap menerima konsesi tambang itu karena pingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak sebagai pokok pertimbangannya.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Haedar menambahkan, Muhammadiyah menyadari usaha tambang maupun usaha lainnya memiliki problem sosial dan lingkungan. Namun, pihaknya telah mengkaji sehingga dapat disimpulkan, pertambangan berpeluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak.

Komentar

Berita Terkini