Sebagai informasi, PWI telah memiliki sekitar 30 ribu yang tersebar di 39 provinsi. Di antara jumlah itu, sekitar 20 ribu anggota telah bersertifikat dan ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Dahlan Dahi mengatakan, baik Hendry dan Zulmansyah tegas dan konsisten pada prinsipnya masing-masing. Namun, mereka memiliki kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia maupun PWI yang akhirnya menjadi titik temu.
”Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.
Adapun dalam naskah Kesepakatan Jakarta itu menyebutkan, kesepakatan mengakhiri konflik dilantasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.
”Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.
Murianews, Jakarta – Konflik Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI akhirnya sepakat diakhiri. Baik kubu Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang sepakat menyelesaikannya lewat Kongres Persatuan.
Rencananya, kongres persatuan itu digelar paling lambat 30 Agustus 2025 di Jakarta. Kesepakatan itu terjalin lewat negosiasi Panjang di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam.
Sebagai informasi, Hendry Ch Bangun merupakan Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, 27 September 2023. Kemudian, pada awal 2024, PWI dilanda konflik internal.
Konflik itu pun berujung terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. Dalam KLB itu, Zumansyah Sekedang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PWI.
Akibat konflik itu, Dewan Pers pun sempat membekukan PWI dan mencabut kewenangan PWI untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan hingga perselisihan itu rampung.
Beragam upaya mendamaikan kedua pihak, akhirnya penyelesaian konflik berhasil dilakukan. Kesepakatan mengakhiri konflik itu dimediasi anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Jumat (16/5/2025) malam.
Lewat negosiasi yang alot, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam kokumen bermaterai. Kesepakatan itu pun dinamai ”Kesepakatan Jakarta”.
”Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan. Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun,” ujar Hendry dalam keterangan yang diterima, Sabtu (17/5/2025).
Sejarah untuk PWI...
Sebagai informasi, PWI telah memiliki sekitar 30 ribu yang tersebar di 39 provinsi. Di antara jumlah itu, sekitar 20 ribu anggota telah bersertifikat dan ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
”Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.” komentar Zulmansyah.
Dahlan Dahi mengatakan, baik Hendry dan Zulmansyah tegas dan konsisten pada prinsipnya masing-masing. Namun, mereka memiliki kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia maupun PWI yang akhirnya menjadi titik temu.
”Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.
Adapun dalam naskah Kesepakatan Jakarta itu menyebutkan, kesepakatan mengakhiri konflik dilantasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.
Keduanya menyadari konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi.
”Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.
Syarat Calon Ketua Umum...
Dalam dokumen itu, juga menyebutkan, konflik akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025. Jakarta disepakati sebagai tempat penyelenggaraan kongres.
Dalam kongres itu, kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC. Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum.
”Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.
