Ribuan PPPK Paruh Waktu Kudus Dipastikan Tak Dapat THR

Murianews, Kudus – Sebanyak 2.606 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK Paruh Waktu Kudus dipastikan tidak mendapat THR pada tahun ini.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah mengatakan, belum ada regulasi yang mengatur THR PPPK paruh waktu Kudus.

Sehingga pihaknya belum bisa melakukan penganggaran untuk mereka. Saat ini, pihak BPPKAD Kudus hanya melakukan penganggaran untuk THR PNS dan PPPK Penuh Waktu.

”Tidak ada memang, belum ada regulasinya jadi kami belum bisa menganggarkan,” katanya via sambungan telepon.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kudus Tulus Triyatmika mengatakan hal senada.

”Sejauh ini, belum ada regulasi yang mengatur terkait THR PPPK Paruh Waktu Kudus, jadi memang tidak ada (tidak dianggarkan),” tuturnya.

Penetapan...   

Ribuan PPPK Paruh Waktu Kudus sendiri ditetapkan pada 1 Januari 2026. Mereka menjadi pegawai yang mendapatkan hak dan kewajiban sebagai ASN. 

Gaji yang diterima oleh PPPK paruh waktu tersebut adalah beriksar di minimal Rp 1 juta. Sementara pegawai yang sudah diatas itu akan mendapatkan nominal gaji yang sesuai dengan sebelumnya. Namun memang belum ada ketentuan apakah mereka akan mendapat THR PPPK paruh waktu.

Perpanjangan PPPK Paruh Waktu dilakukan selama setahun sekali dengan tahapan evaluasi kinerja secara ketat.

Catatan kinerja dapat mempengaruhi keputusan diperpanjang atau tidaknya kontrak PPPK Paruh Waktu. 

Editor: Anggara Jiwandhana