Pilkada Serentak 2024 Harus Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Murianews, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang yang adil dan setara bagi semua warga Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.

Plt. Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi mengaku jika pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Langkah-langkah tersebut termasuk pemutakhiran data pemilih, mempermudah akses informasi, dan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah dijangkau.

”Partisipasi yang tinggi dalam pemilihan mencerminkan kualitas demokrasi. Kita perlu membuka diskusi ini sebagai langkah antisipasi untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Serentak 2024,” ungkap Abas di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (16/5/2024).

Abas menekankan pentingnya kejelasan data tentang jumlah penyandang disabilitas dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk turut serta dalam mempercepat pembentukan peraturan yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas.

”Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk melindungi hak pilih penyandang disabilitas dan memastikan keputusan yang inklusif,” tambahnya.

Peneliti Ahli Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nurhasim, menekankan perlunya tindakan tegas terhadap penyelenggara pemilu yang gagal menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, seperti TPS yang tidak sesuai.

”Regulasi harus diimbangi dengan pelaksanaan teknis yang memadai,” tegas Nurhasim.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Norman Yulian, menegaskan bahwa sosialisasi adalah kunci utama dalam memastikan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas.

”Kami meminta agar organisasi kami dilibatkan dalam sosialisasi kepada petugas pemilu di lapangan agar tidak ada lagi penyandang disabilitas yang terpinggirkan dalam hak pilihnya,” ungkap Norman.