Bergeser ke Sumatera Utara, KPK melakukan OTT kedua pada 27 Juni 2025 di Mandailing Natal. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti uang senilai Rp231 juta. Kasus ini menyoroti kerentanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dan jajaran pejabat pembuat komitmen (PPK).
Korupsi ini berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji dalam dua proyek besar, yakni pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan proyek pada Satker PJN Wilayah I Sumut.
Para tersangka diduga melakukan pengaturan pemenang proyek dalam proses pengadaan melalui skema e-catalog.
Pada 8 Agustus 2025, KPK melancarkan operasi di tiga provinsi sekaligus, yakni di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Target utamanya adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terkait pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur.
Dalam operasi ini, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk pejabat dari Kementerian Kesehatan dan pihak swasta.
Modus yang terungkap adalah permintaan fee sebesar 8 persen dari total nilai proyek sebesar Rp 126,3 miliar. Abdul Azis diduga telah menerima Rp 1,6 miliar melalui perantara pejabat pembuat komitmen (PPK).
Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan rapor agresif dalam penindakan sepanjang tahun 2025.
Hingga penghujung tahun, lembaga antirasuah ini tercatat telah melancarkan 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Operasi senyap tersebut menyasar berbagai lini jabatan, mulai dari pimpinan daerah, jajaran direksi BUMN, oknum jaksa, hingga pejabat setingkat wakil menteri.
Berdasarkan rangkuman peristiwa, penangkapan terhadap pejabat di tingkat wilayah masih mendominasi daftar operasi KPK tahun ini. Berikut adalah rincian awal dari rangkaian operasi tersebut:
OTT Sejumlah Pejabat di OKU Sumsel
Membuka tahun 2025, KPK melakukan operasi perdana pada 15 Maret 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Operasi ini membongkar praktik rasuah yang melibatkan jajaran legislatif dan eksekutif setempat.
KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,6 miliar dan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Di antaranya adalah tiga pimpinan komisi di DPRD OKU, yakni Ferlan Juliansyah, M. Fahrudin, dan Umi Hartati, serta Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah.
Para tersangka diduga melakukan pemotongan anggaran dan pengaturan proyek fisik melalui pengalihan ”jatah” Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Para oknum ini mematok commitment fee yang cukup tinggi, yakni berkisar antara 20 hingga 22 persen dari nilai proyek.
Kadis PUPR...
OTT Kadis PUPR Sumut
Bergeser ke Sumatera Utara, KPK melakukan OTT kedua pada 27 Juni 2025 di Mandailing Natal. Dalam operasi ini, petugas menyita barang bukti uang senilai Rp231 juta. Kasus ini menyoroti kerentanan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dan jajaran pejabat pembuat komitmen (PPK).
Korupsi ini berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji dalam dua proyek besar, yakni pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan proyek pada Satker PJN Wilayah I Sumut.
Para tersangka diduga melakukan pengaturan pemenang proyek dalam proses pengadaan melalui skema e-catalog.
Skandal RSUD Kolaka Timur: Suap Proyek Rp 126,3 Miliar
Pada 8 Agustus 2025, KPK melancarkan operasi di tiga provinsi sekaligus, yakni di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Target utamanya adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terkait pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur.
Dalam operasi ini, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk pejabat dari Kementerian Kesehatan dan pihak swasta.
Modus yang terungkap adalah permintaan fee sebesar 8 persen dari total nilai proyek sebesar Rp 126,3 miliar. Abdul Azis diduga telah menerima Rp 1,6 miliar melalui perantara pejabat pembuat komitmen (PPK).
Inhutani...
Korupsi Izin Hutan di BUMN: Jerat Dirut Inhutani V
KPK menyasar sektor BUMN pada 13 Agustus 2025 dengan menangkap Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana.
Operasi yang digelar di Jakarta ini turut menyita barang bukti uang tunai Rp 2,4 miliar serta kendaraan mewah merek Rubicon dan Pajero. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan.
Kasus Wamenaker: Pungli Sertifikasi K3 Senilai Rp 81 Miliar
Salah satu kejutan terbesar terjadi pada 20 Agustus 2025. KPK menciduk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel.
Sebanyak 22 kendaraan disita dan dipamerkan di halaman Gedung Merah Putih dalam pengungkapan kasus pemerasan sertifikat K3 ini.
Modus operandi yang digunakan adalah menaikkan biaya sertifikasi secara tidak wajar, dari yang seharusnya Rp 275.000 menjadi Rp 6 juta.
KPK mencatat total aliran dana dalam praktik sejak 2019 ini mencapai Rp 81 miliar, dengan dugaan aliran dana Rp 3 miliar dinikmati langsung oleh Noel. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal ini.
Jatah preman...
”Jatah Preman” Gubernur Riau
Pada 3 November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT bersama tenaga ahlinya. KPK menyita uang dalam berbagai pecahan mata uang asing senilai Rp 1,6 miliar.
Abdul Wahid diduga menerapkan modus pemerasan bermotif ”jatah preman” kepada anak buahnya di Dinas PUPR Riau, dengan total penerimaan mencapai Rp 4,05 miliar.
Suap Jabatan dan Proyek di Ponorogo
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, ditangkap KPK pada 7 November 2025 bersama Sekda dan Dirut RSUD setempat.
Sugiri diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,6 miliar yang berkaitan dengan pengurusan jabatan serta paket pekerjaan di lingkungan RSUD Dr. Harjono.
Lampung Tengah: Suap demi Utang Kampanye
Menjelang akhir tahun, tepatnya 10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
Selain uang tunai, penyidik menyita logam mulia seberat 850 gram. Mirisnya, uang suap senilai Rp5,75 miliar yang diterima Ardito diduga digunakan untuk melunasi utang biaya kampanye pada Pilkada sebelumnya.
OTT Banten...
Operasi Serentak: Jaksa di Banten dan Kalsel
Pada 18 Desember 2025, KPK melakukan gebrakan di institusi penegak hukum. Di Banten, KPK mengamankan oknum jaksa terkait pemerasan penanganan perkara UU ITE. Penanganan kasus ini kemudian didelegasikan kepada Kejaksaan Agung.
Di hari yang sama, OTT juga terjadi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Kajari HSU Albertinus P. Napitupulu dan jajarannya ditangkap atas dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.
Operasi ini sempat diwarnai aksi dramatis saat salah satu pejabat kejaksaan mencoba melarikan diri dan menabrak petugas KPK.
Penutup Tahun: Bupati Bekasi Termuda Terjaring
Rangkaian operasi tahun 2025 ditutup dengan penangkapan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada 18 Desember 2025.
Bersama ayahnya, Ade ditetapkan sebagai tersangka suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Total uang yang diduga diterima Ade mencapai Rp 14,2 miliar, yang merupakan akumulasi dari setoran ijon proyek dan penerimaan lainnya.
