Anggaran Perjalanan Dinas OPD di Babel Dipangkas 50 Persen, Ada Apa?

Murianews, Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran yang terjadi pada caturwulan pertama tahun 2025.

Salah satu kebijakan utamanya adalah memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

”Kita fokus melakukan efisiensi anggaran tahap dua untuk mengatasi defisit anggaran pada caturwulan pertama tahun ini,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Babel, Fery Afriyanto, seperti dilansir Antara, Senin (5/5/2025).

Fery Afriyanto menjelaskan usulan pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas ini merupakan salah satu alternatif utama yang diajukan oleh TAPD.

Dari total pagu anggaran perjalanan dinas se-Babel yang disediakan sekitar Rp 70 miliar, setengahnya akan dipotong.

”Jika dirata-ratakan tiap perangkat daerah hanya akan menerima Rp 1,1 miliar per tahun untuk perjalanan dinasnya. Nominal tersebut masih akan dilakukan penyesuaian dalam skala prioritas,” jelasnya.

Ia memaparkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Pemprov Babel memang mengalami pergeseran atau penurunan pada caturwulan pertama.

Hingga periode April 2025, total APBD tercatat Rp 2,370 triliun, angka ini menurun sekitar Rp 20,8 miliar dari pagu APBD 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 2,391 triliun.

Defisit Anggaran...

Selain realisasi pendapatan yang belum optimal, defisit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.

”Defisit ini juga disumbang dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp 49 miliar. Sebelumnya mendapat Rp 163 miliar, kini hanya mendapat Rp 114 miliar,” ungkap Fery.

Fery menekankan bahwa fokus efisiensi anggaran melalui pemangkasan ini bertujuan agar alokasi belanja daerah lebih diprioritaskan pada sektor-sektor utama sesuai arahan pemerintah pusat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Akibat kebijakan efisiensi ini, ia mengakui akan ada beberapa kegiatan di OPD yang terpaksa harus ditahan pelaksanaannya atau dikurangi volumenya demi menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

”Ada kegiatan yang harus ditahan, dikurangi, sehingga seimbang antara pendapatan dan belanja daerah ini,” ujarnya.