Ia menyatakan jika dilihat dari kondisi keuangan dalam anggaran, pada 2025 masih tetap, atau tak ada kenaikan iuran.
Pernyataan itu untuk menanggapi isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Itu seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan meski ada risiko defisit, ia memastikan aset neto BPJS Kesehatan masih sehat.
Ghufron juga memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025 nanti.
Murianews, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikit memastikan belum ada rencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2025 mendatang.
Ia menyatakan jika dilihat dari kondisi keuangan dalam anggaran, pada 2025 masih tetap, atau tak ada kenaikan iuran.
’’2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),’’ kata Menkes di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Minggu (8/12/2024).
Pernyataan itu untuk menanggapi isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Itu seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga disebut imbas adanya defisit anggaran dan gagal bayar. Kondisi itulah yang memperkuat adanya isu kenaikan iuran.
Sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan meski ada risiko defisit, ia memastikan aset neto BPJS Kesehatan masih sehat.
Ghufron juga memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025 nanti.
Penyebab Risiko Defisit...
Menurutnya, kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit. Di mana, kini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.
Terkait kenaikan iuran sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam beleid itu disebutkan per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarifnya akan ditetapkan.
’’Bisa naik, bisa tetap, ini kan senario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya,’’ kata Ali Ghufron Mukti.
