“Jadi mudah-mudahan yang paling penting sebetulnya menetralisir berita di media sosial. Itu yang paling penting supaya ini ya kita menjaga jangan ada isu-isu yang tidak penting berkembang di media sosial,” pungkasnya.
Dalam rapat itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo membantah adanya pemecatan pegawai hingga penyiar di lembaganya akibat efisiensi anggaran 2025.
”Disimpulkan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja PPNPN, Pengisi Acara dan Kontributor di Lingkungan LPP RRI,"” kata Hendrasmo dalam rapat tersebut.
Mendengar pernyataan itu, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay kembali mempertanyakan apakah benar tidak ada PHK pegawai pada direksi RRI.
”Jadi tapi nggak ada yang dirumahkan ini ya? Mulai dari tukang sapu sampai cabang tinggi?” cecar Saleh.
Murianews, Jakarta – Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) batalkan Penghentian Hubungan Kerja (PHK) para pegawainya.
Itu diungkapkan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay usai rapat Komisi bersama TVRI dan RRI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Saleh menegaskan, hasil efisiensi anggaran 2025 dipastikan tak ada PHK dan pemotongan honor di dua media milik pemerintah itu.
”Tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat,” kata Saleh seperti dikutip dari Liputan6.com, Kamis (13/2/2025).
Saleh pun menyebut berita yang berkembang di media sosial diharapkan dapat dinetralisir dengan benar. Sebab mestinya, efisiensi anggaran tak berdampak pada pengurangan karyawan.
”Kesepakatan kami, sesaat setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah, yang memang ada katakanlah tadi rencana quote unquote ya merumahkan itu,” ujarnya.
Saleh mengemukakan, sedianya putusan merumahkan pegawai itu belum final karena penggunaan anggaran belum selesai pada rekonstruksi baru. Dengan begitu, mereka yang sebelumnya diberhentikan, dapat kembali bekerja.
”Dan saya kira dalam minggu ini akan ada surat keputusan besar katakan seperti itu dari presiden, dari pemerintah yang menjadi acuan kita untuk penggunaan anggaran pada tahun 2025,” kata dia.
Tangkis Isu Dampak Efisiensi Anggaran...
Saleh berharap informasi soal batalnya pemecatan RRI dan TVRI bisa segera tersebar dan menangkis isu soal efisiensi anggaran berdampak PHK.
“Jadi mudah-mudahan yang paling penting sebetulnya menetralisir berita di media sosial. Itu yang paling penting supaya ini ya kita menjaga jangan ada isu-isu yang tidak penting berkembang di media sosial,” pungkasnya.
Dalam rapat itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo membantah adanya pemecatan pegawai hingga penyiar di lembaganya akibat efisiensi anggaran 2025.
”Disimpulkan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja PPNPN, Pengisi Acara dan Kontributor di Lingkungan LPP RRI,"” kata Hendrasmo dalam rapat tersebut.
Mendengar pernyataan itu, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay kembali mempertanyakan apakah benar tidak ada PHK pegawai pada direksi RRI.
”Jadi tapi nggak ada yang dirumahkan ini ya? Mulai dari tukang sapu sampai cabang tinggi?” cecar Saleh.
RRI Tegaskan Tak Ada PHK
Hendrasmo kembali menegaskan tak ada PHK di RRI. ”Tidak ada pemutusan hubungan kerja,” kata dia.
Saleh mengingatkan bahwa apa yang disampaikan di DPR didengar seluruh rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan.
”Oke ini didengar semua ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi kabar baik untuk saudara-saudara kita yang bekerja di RRI. Cukup ya ini dari RRI,” pungkasnya.
